Pijatkalimantan.com, Kotabaru — Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok dan menjaga laju inflasi daerah. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya Bazar Dagang 2026, peluncuran aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok), serta peresmian Kios Jukung Pangan di Halaman Pasar Limbur Raya Kotabaru, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi salah satu strategi Pemkab Kotabaru menghadapi tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja di sejumlah stan bazar. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Saijaan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM, distributor, perbankan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi masyarakat.
Turut hadir Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kepala SKPD, perbankan, dunia usaha, distributor, serta pelaku UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, H. Muhammad Maulidiansyah, mengatakan Bazar Dagang 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 49 peserta yang terdiri dari tiga SKPD, yakni Diskoperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perikanan; satu stan perbankan/BPR; 20 pelaku UMKM; serta 25 distributor atau agen.
Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, bazar juga dirangkai dengan pertemuan dan sosialisasi bagi UMKM, sosialisasi permodalan, berbagai perlombaan, hingga pembagian door prize.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat Kotabaru diharapkan mendapatkan alternatif pilihan barang dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk lokal,” ujar Maulidiansyah.
Maulidiansyah menyebut Bazar Dagang 2026 juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga.
Inflasi Kabupaten Kotabaru pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,41 persen, membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 5,25 persen hingga 6,46 persen pada Februari.
Namun, karakteristik Kotabaru sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan tersendiri. Distribusi barang dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang relatif tinggi sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pasar, tetapi juga memperkuat sistem informasi harga dan jalur distribusi pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kotabaru resmi meluncurkan aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) sebagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Aplikasi tersebut memuat informasi harga berbagai komoditas, di antaranya beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan.
Dengan adanya aplikasi KEPO, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan harga secara lebih cepat sekaligus membandingkan harga kebutuhan pokok.
Bagi pemerintah daerah, informasi tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk memantau fluktuasi dan disparitas harga di lapangan sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara lebih cepat.
Tak hanya mengandalkan teknologi, Pemkab Kotabaru juga memperkuat jalur distribusi melalui Kios Jukung Pangan.
Program hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diarahkan untuk mendekatkan akses kebutuhan pokok kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan perairan.
Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, dan telur akan disalurkan melalui program tersebut.
Keberadaan Kios Jukung Pangan diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus menekan biaya logistik, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya mewakili Bupati menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan melalui langkah konkret, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kotabaru sebagai daerah kepulauan.
“Pertama, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru agar bisa stabil. Kotabaru ini kondisi geografisnya kepulauan. Ketika terjadi kenaikan harga, terutama yang dipengaruhi kenaikan BBM, barang yang datang dari luar daerah harus menyeberang lagi ke Kotabaru sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Syairi, pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan dari sisi distribusi. Pemerintah juga harus memperkuat sektor produksi pangan dari hulu hingga hilir.
“Ketika produksi pangan kita bagus, insyaallah harga-harga di pasar akan stabil. Ketika produksinya tidak bagus, saya juga yakin harga di pasar akan melambung tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan produksi pangan menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga di tengah tantangan geografis Kotabaru.
Dalam kesempatan tersebut, Syairi juga menyampaikan rencana pembangunan kembali sejumlah fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta pembangunan Pasar Ikan pada 2027.
Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Program itu diharapkan dapat meningkatkan sarana perdagangan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bazar Dagang 2026, launching aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membantu warga kita,” tutupnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan stan Bazar Dagang 2026 dan pasar murah oleh Wakil Bupati Syairi Mukhlis bersama jajaran.
Dengan tiga langkah sekaligus—bazar murah, aplikasi pemantau harga, dan Kios Jukung Pangan—Pemkab Kotabaru menegaskan upaya pengendalian inflasi tidak hanya berhenti pada pemantauan harga, tetapi diarahkan hingga ke jalur distribusi dan produksi pangan masyarakat.
