Pijarkalimantan.com, Kotabaru — Musim kemarau mulai menghantui Kabupaten Kotabaru. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotabaru, terutama menyangkut ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Mengantisipasi ancaman tersebut, Pemkab Kotabaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Karhutla dan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kotabaru, di Aula Bamega, Selasa (8/9/2026).
Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, AP., M.AP., mewakili Bupati Kotabaru membuka kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur terkait.
Dalam sambutannya, Eka Saprudin mengatakan, memasuki musim kemarau, Kabupaten Kotabaru menghadapi dua potensi ancaman bencana sekaligus, yakni karhutla dan kekeringan.
“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki musim kemarau tahun ini yang merupakan indikasi ancaman, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kekeringan bukan hanya menyangkut krisis air bersih, tetapi juga dapat mengganggu sektor pertanian. Sementara karhutla berpotensi merusak ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah.
Eka juga menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi Kotabaru, yakni keterbatasan sumber air, khususnya di wilayah Pulau Laut.
“Kotabaru ini identik dengan susah air. Karena itu, mencari dan mengembangkan sumber-sumber air baku yang ada di Kabupaten Kotabaru harus menjadi perhatian dan program utama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menyebut, potensi sumber air baku sebenarnya masih tersedia di wilayah seberang. Namun, kondisi musim kemarau panjang tetap dapat memengaruhi ketersediaan air dan mengancam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika penanganan karhutla dihadapkan pada keterbatasan sumber air.
“Secara peralatan karhutla dan mobil kita ada, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” ungkapnya.
Karena itu, Eka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, perusahaan swasta, aparat, relawan, hingga masyarakat diminta memperkuat koordinasi dan bergerak bersama untuk mencegah karhutla maupun dampak kekeringan semakin meluas.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita merapatkan barisan, berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah daerah, swasta, aparat dan masyarakat,” katanya.
Ia berharap Rakor Kedaruratan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dan strategi bersama dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan di Kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Kurang lebih 80 orang mengikuti kegiatan ini,” jelasnya.
Melinda menambahkan, Kabupaten Kotabaru saat ini telah berstatus siaga darurat. Kondisi tersebut membuat BPBD meningkatkan kewaspadaan dengan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan, sekaligus memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Dengan status siaga tersebut, BPBD bersama seluruh unsur terkait terus melakukan langkah antisipasi agar potensi karhutla dan kekeringan dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
