Pijarkalimantan.com, Banjarmasin – Polemik belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi sejumlah perusahaan tambang batubara lokal di Kalimantan Selatan kian memanas.
LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) melontarkan peringatan keras kepada pemerintah dan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di alur Sungai Barito apabila persoalan tersebut tidak segera mendapat kepastian.
Ketua SAKUTU, Aliansyah yang dikenal publik dengan julukan “Ali Raja Demo”, menegaskan bahwa keterlambatan penerbitan RKAB bukan hanya berdampak pada perusahaan tambang, tetapi juga berpotensi mengguncang perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Menurutnya, ribuan pekerja tambang, sopir angkutan, pelaku usaha kecil hingga masyarakat yang hidup dari aktivitas pertambangan saat ini merasakan dampak dari belum adanya kepastian operasional perusahaan.
“Kami melihat persoalan ini sudah menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Jika terus berlarut tanpa kejelasan, maka potensi gejolak sosial dan ekonomi tentu semakin besar,” ujar Aliansyah, Senin (15/6/2026).
Dalam pernyataannya, SAKUTU bahkan menyebut Sungai Barito sebagai “Selat Hormuz Kalimantan”, mengingat peran strategis jalur tersebut sebagai urat nadi distribusi batubara dan aktivitas logistik di Kalimantan Selatan.
Istilah itu mencuat setelah SAKUTU membuka kemungkinan menggelar aksi di kawasan Sungai Barito sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera memberikan kepastian terkait RKAB perusahaan tambang lokal.
Aliansyah menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan belum diterbitkannya RKAB sejumlah perusahaan.
Transparansi, kata dia, penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun dugaan adanya perlakuan berbeda dalam proses perizinan.
“Kami meminta adanya kejelasan dan keterbukaan. Jika memang ada persyaratan yang belum dipenuhi perusahaan, sampaikan secara terbuka. Namun jika ada perlakuan yang tidak sama, maka publik tentu berhak mempertanyakan proses tersebut,” katanya.
SAKUTU membawa sejumlah tuntutan dalam isu ini, di antaranya percepatan penerbitan RKAB tahun 2026, kepastian bagi perusahaan tambang lokal, perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta proses perizinan yang dinilai harus berjalan adil dan transparan.
Meski melontarkan ultimatum, Aliansyah mengaku pihaknya masih mengedepankan jalur dialog dan berharap pemerintah segera memberikan solusi sebelum persoalan berkembang menjadi aksi yang lebih besar.
“Kami berharap ada langkah konkret dan komunikasi yang jelas. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut hingga memicu keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Pernyataan SAKUTU tersebut kini menjadi perhatian berbagai kalangan, mengingat sektor pertambangan masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kalimantan Selatan. Ancaman aksi di Sungai Barito pun berpotensi menjadi isu hangat yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
