Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Keterbatasan armada dan posko pemadam kebakaran (Damkar) kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan jajaran Satpol PP-Damkar, Jumat (3/10/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, bersama sejumlah anggota dewan itu digelar sebagai tindak lanjut atas kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu. Penanganan kebakaran tersebut dinilai lambat karena jarak posko Damkar terlalu jauh dari lokasi kejadian.
Mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Kabid Damkar Siti Aisyah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan, hingga kini Kusan Hulu memang belum memiliki posko Damkar.
“Kami sudah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Tahun ini melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di sana,” terang Siti.
Ia menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko Damkar, yakni Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Untuk Kusan Hulu, keputusan hibah tanah masih menunggu hasil musyawarah desa. Sementara Karang Bintang sudah siap, tetapi pembangunan akan diprioritaskan bagi wilayah yang jauh dari pusat kota.
Saat ini, Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan dengan total 166 personel. Dari jumlah itu, 30 orang bertugas di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lainnya rata-rata memiliki 11 hingga 29 personel.
Anggota DPRD, Harmanudin, menyoroti perlunya pemerataan armada.
“Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Ketua Komisi I, Makhruri, mendorong agar solusi sementara segera diterapkan. Menurutnya, unit Damkar sementara perlu ditempatkan di Kusan Hulu, disertai pelibatan masyarakat atau relawan yang dibekali pelatihan dasar penanganan darurat.
Sebagai hasil rapat, DPRD dan Satpol PP-Damkar sepakat menggeser satu unit Damkar ke Kusan Hulu dalam waktu dekat. Selain itu, pembangunan posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji akan direalisasikan melalui perubahan APBD 2025. Distribusi personel juga akan dioptimalkan sambil menunggu penyelesaian hibah tanah di kecamatan lainnya.
RDP ini menjadi sinyal komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Tanah Bumbu. Dengan tambahan posko dan peningkatan jumlah personel, diharapkan respons terhadap kebakaran di wilayah ini akan lebih cepat dan merata.
