Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Di awal 2026, DPRD Tanah Bumbu melakukan monitoring pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru–Tanah Bumbu. Di bawah pimpinan Wakil Ketua I DPRD Tanbu, H. Hasanuddin S.Ag, pengawasan diarahkan pada keberlanjutan konstruksi serta ketahanan struktur proyek strategis tersebut, Rabu (7/1/2026).
Dalam pengawasan lapangan yang melibatkan Dinas PUPR, unsur kelurahan dan kecamatan Batulicin, pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan, serta konsultan pengawas, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan harus diukur dari kualitas konstruksi dan manfaat jangka panjang bagi mobilitas serta ekonomi masyarakat pesisir.
“Pengawalan anggaran menjadi perhatian utama kami. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengalokasikan sekitar Rp100 miliar, sementara dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai kurang lebih Rp500 miliar. Dengan pembiayaan lintas pemerintahan ini, DPRD berkewajiban memastikan penggunaan dana publik berlangsung transparan dan tepat sasaran,” ujar H. Hasanuddin.
Ia berharap jembatan sepanjang kurang lebih tiga kilometer tersebut dapat berfungsi sebagai penghubung ekonomi antardaerah yang produktif, bukan sekadar menjadi ikon infrastruktur.
Karena itu, kegiatan monitoring dimanfaatkan sebagai sarana klarifikasi progres pekerjaan, identifikasi kendala teknis, serta antisipasi potensi keterlambatan pada tahap selanjutnya.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari agenda serupa yang dilakukan pada Januari 2025. Menurutnya, pola pengawasan berkelanjutan penting untuk membangun kemitraan konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, dan kontraktor pelaksana.
Dari sisi teknis, Project Manager PT Pembangunan Perumahan, Yusuf Luqman, memaparkan tahapan pekerjaan serta capaian progres pembangunan. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama berada pada kondisi batuan keras di dasar laut, sehingga pengerjaan pondasi memerlukan waktu lebih panjang.
Sementara itu, Dinas PUPR menyebut target penyelesaian nasional pembangunan Jembatan Kotabaru–Tanah Bumbu diproyeksikan pada tahun 2028.
Melalui fungsi pengawasan kebijakan, DPRD Tanah Bumbu menegaskan bahwa setiap tahapan proyek harus menjadi proses pembelajaran pembangunan, di mana perencanaan anggaran, tantangan geologi, dan kesiapan desain berpadu untuk menghadirkan infrastruktur yang aman, adaptif, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir Kalimantan Selatan.
