Pijarkalimantan.com – Tanah Bumbu
Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan pada 22–24 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah dari pemerintah pusat.
Rombongan diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kalsel, Gusti Dahliana Kesuma, SE, bersama jajaran di Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Harmanudin. Turut serta anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin. Rombongan juga didampingi jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu: Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat.
Dalam pertemuan itu, Komisi II membahas secara mendalam pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah yang menjadi bagian penting dari struktur pendapatan daerah. Kedua sumber pendanaan tersebut dinilai berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Pembahasan mencakup mekanisme pengalokasian, penyaluran, hingga perhitungan dana, termasuk regulasi terbaru yang mengaturnya. Selain itu, dibicarakan pula sejumlah tantangan yang kerap muncul, seperti kendala administrasi, potensi keterlambatan penyaluran, serta pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Melalui konsultasi ini, Komisi II DPRD Tanah Bumbu memperoleh penjelasan teknis serta pembaruan kebijakan dari BPKAD Kalsel. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Hasil konsultasi diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah yang lebih tepat sasaran serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara DPRD Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.
