PIJARKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah unggahan di media sosial TikTok milik influencer Babe Aldo viral dan memicu beragam tanggapan masyarakat.
Dalam video yang diunggahnya, Babe Aldo membagikan rekaman pesan suara seorang warga yang mengeluhkan kondisi sejumlah SPBU di kawasan Gambut yang diduga dikuasai oleh pelangsir BBM.
“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gua dapat kiriman begini nih,” ujar Babe Aldo saat membuka unggahannya.
Dalam rekaman tersebut, seorang warga menyebut beberapa SPBU di wilayah Gambut, mulai dari sekitar Pasar Gambut, kawasan Polsek Gambut, Pal 17, Bundaran Pal 20 hingga sekitar Sambang Lihum, yang menurutnya dipenuhi aktivitas pelangsiran.
Warga tersebut juga mengaku kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengeluhkan pembatasan pembelian yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan operasional masyarakat.
Rekaman suara itu kemudian ditutup dengan informasi bahwa aktivitas pelangsiran diduga terjadi pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Meski demikian, informasi yang beredar melalui media sosial tersebut masih berupa laporan dan keluhan warga yang belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, unggahan itu semakin memperkuat perhatian publik terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan.
Sorotan publik semakin menguat setelah rapat Pansus DPRD Kalsel pada Rabu (3/6/2026) diwarnai pernyataan tegas Ketua LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), Aliansyah.
Dalam forum yang dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, Aliansyah menantang DPRD untuk membuktikan keseriusannya dalam mengungkap dugaan mafia BBM yang selama ini disebut-sebut menjadi penyebab berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Banua.
“Kalau Pansus ini memang serius, jangan hanya bicara pengawasan. Bongkar satu saja mafia BBM di Kalimantan Selatan. Saya siap serahkan bukti yang kuat,” tegas Aliansyah.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti kelangkaan BBM, antrean panjang di SPBU hingga dugaan penyimpangan distribusi tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ia menilai perlu ada langkah konkret untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari distribusi BBM bersubsidi.
Aliansyah juga mengungkap bahwa pihaknya selama ini menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM. Bahkan, ia mengaku terdapat pihak-pihak yang mengalami tekanan saat mencoba menyuarakan persoalan tersebut.
“Kami tidak takut. Kalau memang ingin membersihkan persoalan BBM di Banua, jangan setengah-setengah. Rakyat sudah terlalu lama dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, Aliansyah meminta Pansus menelusuri aktivitas kendaraan tangki berkapasitas besar yang disebut sering keluar masuk kawasan Basirih untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Pansus H. M. Syaripuddin menegaskan bahwa setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menekankan bahwa seluruh dugaan harus melalui proses verifikasi dan didukung data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, publik kini menaruh harapan besar terhadap kinerja Pansus DPRD Kalsel. Viralnya keluhan warga di media sosial serta tantangan terbuka dari Aliansyah dinilai menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah lanjutan Pansus, apakah mampu membongkar dugaan praktik penyimpangan yang selama ini dikeluhkan warga atau justru persoalan tersebut kembali berakhir sebagai polemik tanpa penyelesaian yang jelas.
