TANAH LAUT, PijarKalimantan.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Laut menjadi sorotan masyarakat. Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap karhutla, warga mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Salah seorang warga, khususnya dari Kecamatan Bati-Bati, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengaku kecewa melihat respons para pemangku kebijakan daerah.
Menurutnya, di lapangan aparat keamanan seperti TNI dan Polri terlihat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Namun, menurut dia, kehadiran kepala daerah dan DPRD dalam menyikapi kondisi tersebut belum begitu dirasakan masyarakat.
“Sekarang ini Kalimantan sedang menghadapi karhutla, Tanah Laut juga. Polres dan TNI sudah siaga. Tapi kami melihat bupati, wakil bupati dan DPRD seakan-akan biasa saja,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi juga dengan turun langsung melihat kondisi warga di wilayah yang terdampak.
Menurutnya, dampak karhutla bukan semata persoalan api yang harus dipadamkan. Asap yang ditimbulkan juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara, khususnya bagi kelompok rentan.
“Yang kami pertanyakan itu kepeduliannya. Masyarakat ingin melihat pemerintah turun, mengecek kondisi warga, memastikan pelayanan kesehatan dan memastikan kalau keadaan memburuk ada langkah yang jelas,” katanya.
Warga berharap Pemkab dan DPRD Tanah Laut dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakat di wilayah yang terdampak karhutla. Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah pembagian masker kepada masyarakat serta pemeriksaan kesehatan, terutama untuk mendeteksi gangguan pernapasan atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Menurut warga tersebut, langkah itu penting dilakukan di wilayah yang kondisi asapnya dinilai cukup mengkhawatirkan, khususnya di Kecamatan Bati-Bati, Gunung Raja hingga kawasan Pengayuan.
“Kalau memang asap sudah mengganggu masyarakat, pemerintah bisa turun membagikan masker dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Minimal masyarakat merasa diperhatikan. Jangan hanya menunggu ada warga yang sakit baru bergerak,” ujarnya.
Kritik warga juga diarahkan terhadap sejumlah agenda hiburan dan festival yang tetap digelar di tengah situasi karhutla. Salah satunya kegiatan Tala Ethnic serta beberapa agenda festival lainnya yang dinilai warga kurang mencerminkan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi ancaman bencana.
Warga mengaku tidak mempersoalkan kegiatan kebudayaan maupun hiburan. Namun, menurutnya, pemerintah harus mampu membaca situasi dan menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
“Bukan berarti semua kegiatan harus dibatalkan. Tapi lihat situasinya. Ketika masyarakat menghadapi karhutla, asap, bahkan khawatir rumah dan lingkungan mereka terdampak, sementara pejabat terlihat sibuk dengan festival, wajar kalau masyarakat mempertanyakan prioritas,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan sikap DPRD Tanah Laut. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, DPRD dinilai seharusnya dapat meminta penjelasan mengenai kesiapan Pemkab Tala dalam menghadapi karhutla serta langkah perlindungan masyarakat terdampak.
“DPRD jangan hanya muncul saat rapat atau acara seremonial. Dalam kondisi seperti ini harusnya ikut turun dan memastikan pemerintah bekerja. Kalau ada anggaran penanganan bencana, masyarakat juga berhak tahu bagaimana kesiapan dan penggunaannya,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah daerah segera memperlihatkan langkah konkret, mulai dari pemetaan wilayah rawan karhutla, kesiapan personel dan peralatan, pemantauan kualitas udara, pembagian masker, pemeriksaan kesehatan masyarakat terdampak, hingga koordinasi lintas sektor.
Ia juga meminta Pemkab Tala tidak menunggu kondisi menjadi lebih parah untuk menunjukkan respons.
“Jangan sampai setelah parah baru semua bergerak. Sekarang aparat sudah siaga, masyarakat juga sudah waspada. Pemerintah daerah harusnya berada paling depan untuk memastikan masyarakat aman dan masyarakat yang terdampak merasa diperhatikan,” pungkasnya.
