BANJARBARU, PijarKalimantan.com — Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat upaya pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran.
Di Kalimantan Selatan, penanganan karhutla dikoordinasikan oleh Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang digelar di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Sabtu (22/8/2026).
Rapat dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, antara lain gubernur, kapolda, Danrem 101 Antasari, Kabinda, Danlanud, dan Danlanal. Sejumlah pejabat dari pemerintah pusat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Pembahasan difokuskan pada strategi percepatan penanganan titik api, khususnya kawasan rawa dan lahan gambut yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dalam proses pemadaman.
Secara nasional, Presiden Prabowo juga melakukan pemantauan langsung terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Supadio dan menggelar rapat evaluasi bersama jajaran pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Presiden kemudian meninjau lokasi lahan terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan.
Penguatan penanganan karhutla juga dilakukan melalui pembagian tugas di sejumlah provinsi. Di Kalimantan Barat, koordinasi penanganan melibatkan Kapolri dan Panglima TNI.
Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dikoordinasikan oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Adapun di Kalimantan Timur, koordinasi melibatkan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga menambah personel untuk mendukung operasi di lapangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, sebanyak tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel didatangkan dari luar Kalimantan untuk memperkuat pasukan yang telah melakukan penanganan karhutla.
Dukungan udara juga ditingkatkan dengan penambahan enam helikopter berkemampuan water bombing. Pemerintah juga meningkatkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pompanisasi, serta pengeboran sumber air untuk membantu mengatasi titik panas, terutama di kawasan gambut.
Pemerintah menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.
Presiden juga meminta pemerintah daerah menjalankan langkah pencegahan dan penegakan aturan secara tegas agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
Selain penanganan di lapangan, proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja juga akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi.
Dengan penguatan personel, dukungan peralatan, serta koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
