Pijarkalimantan.com, Banjarmasin – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Setelah berhari-hari masyarakat harus hidup dengan pemadaman hingga berjam-jam setiap hari, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kalimantan Selatan mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil tanggung jawab penuh atas kerugian yang ditanggung warga.
Kondisi tersebut dinilai bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pelayanan publik yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan pemerintahan.
Ketua Umum KAMMI Wilayah Kalimantan Selatan, Muhammad Edoarrahman, mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, PLN tidak cukup hanya menyampaikan alasan adanya gangguan pembangkit tanpa memberikan kepastian kapan kondisi akan kembali normal.
“Pemadaman listrik yang terjadi berhari-hari ini bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Ini sudah menjadi krisis yang nyata-nyata merugikan masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil yang kehilangan pendapatan hingga pelayanan publik yang ikut lumpuh. PLN harus memberikan kepastian dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Pemadaman bergilir sendiri terjadi di berbagai daerah, di antaranya Banjarmasin, Gambut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kotabaru, hingga Barito Kuala.
Gangguan dipicu oleh permasalahan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dalam sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan sehingga pasokan listrik harus dibatasi secara bergilir.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengalami pemadaman rata-rata selama tiga hingga empat jam setiap hari. Bahkan, proses pemulihan diperkirakan memerlukan waktu hingga satu bulan.
Menurut Edoarrahman, dampak yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar daripada sekadar padamnya aliran listrik. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan omzet karena aktivitas usaha terganggu.
Sejumlah pedagang kehilangan pelanggan lantaran toko tidak dapat beroperasi secara normal ketika listrik padam.
Tak hanya sektor ekonomi, pelayanan publik juga ikut terdampak. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sempat terganggu akibat sistem pelayanan berbasis digital tidak dapat berfungsi tanpa pasokan listrik.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat, mulai dari pedagang yang kehilangan pembeli karena tokonya gelap hingga pelayanan pembuatan KTP yang tertunda berjam-jam. Belum lagi risiko keamanan akibat minimnya penerangan ketika malam hari. Semua ini merupakan kerugian nyata yang harus menjadi perhatian serius PLN,” katanya.
Atas kondisi tersebut, KAMMI Kalimantan Selatan menyampaikan enam tuntutan kepada PLN. Organisasi mahasiswa itu meminta percepatan perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan disertai kepastian jadwal pemulihan yang transparan kepada masyarakat.
Selain itu, PLN juga didesak membuka secara jelas penyebab utama krisis kelistrikan, memberikan kompensasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak, serta memastikan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan kantor pelayanan administrasi tetap memperoleh pasokan listrik selama masa perbaikan.
KAMMI juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD melakukan pengawasan terhadap penanganan krisis tersebut sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Hak masyarakat untuk memperoleh layanan listrik yang andal adalah hak dasar yang wajib dipenuhi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak tanpa adanya tanggung jawab yang jelas dari penyelenggara layanan kelistrikan,” tutup Edo arrahman.
