PIJARKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Persoalan distribusi BBM subsidi kembali menjadi sorotan di Kalimantan Selatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua SAKUTU H. Aliansyah atau yang akrab disapa “Ali Raja Demo” menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah, Gedung B Lantai IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (21/5/2026), dihadiri berbagai unsur masyarakat, organisasi sopir angkutan, hingga pihak terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Aliansyah menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Nomor: 134/SAKUTU/V/2026 merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap distribusi BBM subsidi yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
“Kami berharap ada langkah konkret dan pengawasan yang lebih maksimal agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat kecil, khususnya para sopir dan nelayan,” ujar Aliansyah.
Pria yang dikenal vokal dalam berbagai aksi sosial itu mendorong DPRD Kalsel membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Subsidi guna memperkuat pengawasan distribusi Bio Solar di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, kondisi antrean panjang di SPBU hingga keluhan sopir angkutan yang kesulitan mendapatkan solar subsidi menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian serius.
“Keluhan masyarakat ini nyata terjadi di lapangan. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Selain meminta pengawasan di tingkat DPRD, SAKUTU juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim terpadu pengawasan BBM subsidi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, Hiswana Migas, dan unsur masyarakat.
Tak hanya itu, Aliansyah juga meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik pelangsiran, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap penanganan dilakukan secara serius, transparan, dan memberikan efek jera agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Dalam rekomendasinya, SAKUTU turut meminta evaluasi terhadap sistem barcode Pertamina guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Mereka juga mendorong keterbukaan informasi terkait kuota BBM subsidi, data transportir, hingga data kepemilikan SPBU di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pengawasan publik.
Aliansyah berharap hasil RDP tersebut tidak hanya menjadi pembahasan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh pihak terkait demi memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
