Pijarkalimantan.com, Banjarbaru – LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) berencana menggelar aksi unjuk rasa terkait persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan. Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/5/2026) di Banjarbaru tersebut mengusung tema “Selamatkan Hak Rakyat Atas BBM Bersubsidi, Berantas Mafia Pelansir dan Penyelewengan Subsidi”.
Ketua SAKUTU, Aliansyah, mengatakan aksi diperkirakan diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari para sopir, masyarakat, serta mahasiswa. Massa direncanakan bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Selatan dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
Menurutnya, aksi akan dimulai sekitar pukul 10.00 WITA dengan membawa perlengkapan demonstrasi seperti mobil komando, spanduk, pamflet, atribut aksi, dan perangkat pengeras suara.
Aliansyah menyampaikan, demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk aspirasi masyarakat terkait kondisi distribusi BBM subsidi yang dinilai masih menimbulkan persoalan di sejumlah wilayah.
Ia menyebut, dalam aksi nanti pihaknya akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak Pertamina Patra Niaga.
Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga meminta adanya penambahan kuota BBM subsidi jenis Biosolar di Kalimantan Selatan yang dinilai masih terbatas.
SAKUTU turut mendesak aparat kepolisian untuk memperkuat penindakan terhadap dugaan praktik penimbunan, pelansiran, dan penjualan BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Mereka juga meminta pengusutan terhadap dugaan distribusi ilegal BBM subsidi ke luar daerah.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk evaluasi terhadap SPBU yang dianggap melanggar aturan penyaluran.
Mereka juga meminta pihak Pertamina Patra Niaga membuka data distribusi BBM subsidi secara transparan agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Aliansyah menambahkan, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada pihak kepolisian melalui Intelkam Polda Kalimantan Selatan.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah.
