TANAH BUMBU – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Meski menyetujui rancangan tersebut, seluruh fraksi menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Enam fraksi yang menyatakan persetujuan terhadap RAPBD 2027 tersebut terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem Sejahtera.
Dalam pemandangan umumnya, masing-masing fraksi menekankan pentingnya penyusunan APBD 2027 yang memperhatikan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,18 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,88 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp702,34 miliar.
Rancangan anggaran tersebut akan menjadi salah satu landasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada 2027.
Persetujuan yang disertai saran dan masukan dari seluruh fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan RAPBD sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui fungsi anggaran, DPRD Tanah Bumbu diharapkan dapat terus mengawal penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.
